Berita Utama Daerah Kabupaten Bogor Kota Bogor Nasional 

AKSI Respon Positif Peraturan Baru Pemerintah Soal Jasa Kontruksi

Kota Bogor | inibogor.com

Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) melakukan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dengan agenda konsolidasi demi sinergitas asosiasi dalam menyikapi peraturan baru dari Pemerintah di bidang jasa kontruksi. Acara dilaksanakan di RM De Leuit Ageung, Yasmin, Rabu (20/3/2019).

Para peserta Mukerda AKSI sedang mendengarkan pemaparan terkait adanya peraturan baru dari Pemerintah soal jasa kontruksi

Banyaknya peraturan peraturan baru dari Pemerintah bagi para pengusaha jasa kontruksi, seperti Perpres dan Peraturan Pemerintah lainnya tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, direspon positif oleh DPD AKSI Jawa Barat dalam Mukerda yang dihadiri oleh 14 DPD AKSI Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Acara dibuka langsung oleh Ketua DPP AKSI Jawa Barat H. Nuli Rahmat dan dihadiri oleh Ketua DPN AKSI Ir. Veri Sinovel, Sekjen DPN Beni Cahyadi, Bendum DPN Budiansyah Hanafi, Sekum DPP Bustaman dan para ketua ketua dam sekretaris seluruh DPD di Jawa Barat.

Ketua DPN AKSI Ir. Veri Sinovel, mengatakan, agenda Mukerda diantaranya membahas aplikasi sikap LKPP (Lembaga Kebijakan Peraturan Pemerintah), membahas online single submiasion (OSS), membahas SK Kementrian Hukum dan HAM untuk CV.

“AKSI selalu update menyikapi peraturan peraturan pemerintah yang baru terhadap jasa kontruksi, elektronik LPJK dan lainnya. Kami memberikan pemahaman dan informasi agar seluruh pengurus melaksanakan peraturan peraturan baru dari pemerintah tersebut,” katanya.

Lanjut Veri, sikap LKPP mengacu kepada dasar hukum Perpres no 4 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang atau  jasa pemerintah adalah perubaban keempat atas Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Sedangkan dasar hukum OSS adalah PP no 24 tahun 2018 tentang layanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Surat keterangan terdaftar Kementrian Hukum dan HAM mengacu kepada dasar hukum peraturan Mentri Hukum dan Ham no 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata.

Surat edaran no 6/SE/M/2019 tentang sertifikasi badan usaha, sertifikasi keahlian dan sertifikasi keterampilan dalam bentuk elektronik. “Peraturan yang baru itu harus segera dilaksanakan oleh para pengusaha jasa kontruksi. AKSI merespon dan selalu update menyikapi dasar dasar hukum yang baru dari pemerintah,” jelasnya.

Ketua DPP AKSI Jawa Barat H. Nuli Rahmat menuturkan, perkembangam saat ini dengan era keterbukaan informasi publik dan semakin ketatnya persaingan dengan menggunakan sistem berbasis online, para pengusaha jasa kontruksi dituntut untuk semakin serius dan tidak gagap teknologi. 

“Perkembangan kemajuan teknologi saat ini mewajibkan bagi para pengusaha jasa kontruksi untuk melaksanakan seluruh peraturan baru dari Pemerintah. Saat ini semua sistem di bidang jasa kontruksi sudah berbasis online, jadi kota harus menyesuaikan,” bebernya.

Dengan adanya Mukerda ini, tambah Nuli, AKSI diseluruh Jabar dan umumnya di nasional semakin solid sesuai dengan motto AKSI yaitu AKSI bersatu AKSI jaya dan AKSI sejahtera. “Semua para pengusaha jasa kontruksi bisa mengaplikasikan peraturan yang baru sehingga memudahkan dalam proses lelang jasa kontruksi,” harapnya.

Hasil Mukerja DPP AKSI Jawa Barat ini nantinya akan dibawa ke Mukernas mendatang. Agenda Mukernas dijadwalkan dilaksanakan setelah Pemilu 2019 nanti. (Dil)

Related posts

Leave a Comment