Berita Utama Kota Bogor Nasional Pemerintahan Politik 

Rapat DPRD dan Dinsos, Dana Jaring Pengaman Sosial Segera Cair

 

Kota Bogor | Inibogor.com

Rapat bersama dilakukan Komisi 4 DPRD Kota Bogor bersama Dinas Sosial Kota Bogor terkait realisasi bantuan jaring pengaman sosial selama Covid-19. Hadir Ketua Komisi 4 Ence Setiawan, bersama anggota diantaranya, Fajari Arya, Gilang Gugum, Dodi Hikmawan, Murtadho, Said Mohan, Endah Purwanti, Mahpudi, Eny Indari. Sedangkan pihak Dinsos langsung dihadiri Kepala Dinsos Anggraeni beserta jajarannya.

Ketua Komisi 4 Ence Setiawan mengatakan, dewan ingin mengetahui dari Dinsos seberapa banyak dana yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial di Kota Bogor. Berapa jumlah data warga yang disetorkan oleh RT dan RW ataupun Kelurahan ke Dinsos, sebagai warga Miskin Baru (Misbar) yang akan mendapatkan bantuan.

“Berdasarkan data dari Dinsos, data yang sudah masuk untuk Misbar itu sebanyak 43.531 Kepala Keluarga (KK). Data itu sudah disetorkan ke Provinsi Jawa Barat dan yang dikaver sekitar 31 ribu KK. Sisanya sekitar 12 Ribu KK akan dikaver oleh dana APBD Kota Bogor,” ucap Ence.

Jadi dana APBD Kota Bogor untuk memberikan dampak terhadap Covid-19 ini sebanyak 12.531 KK, dikali setiap KK menerima Rp 600 ribu setiap bulan selama tiga bulan. “Diberikan dengan tunai sebesar Rp600.000 setiap KK, sehingga anggaran yang dikeluarkan nanti Rp22,31 miliar, dari total Rp 33,4 miliar,” jelasnya.

Komisi 4 meminta kepada Pemkot Bogor melalui Dinsos untuk segera merealisasikan dan mendistribusikan dana itu kepada warga terdampak. “Harapan DPRD adalah segera direalisasikan sebelum PSBB diberlakukan atau diterapkan di Kota Bogor ini, karena harapan masyarakat di bawah ini ketika PSBB keterbatasan untuk bergerak ini hampir seperti lockdown. Jadi segeralah diberikan bantuan itu kepada masyarakat yang memang sangat butuh disaat ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinsos Anggraeni mengatakan, untuk jaring pengaman sosial, Dinsos tugasnya mendata dahulu para warga yang memang menjadi warga miskin baru karena terdampak covid-19. Saat ini sudah dilakukan pendataan dengan jumlahnya Misbar sekitar 43 ribu KK dan sudah disampaikan ke Provinsi dan itupun di verifikasi kembali oleh provinsi menjadi 31 ribu. Namun hasil akhir dari provinsi sebanyak 31 ribu KK. Artinya ada selisih yang tidak terbantu sebanyak 12 ribu KK. Nah itulah yang nanti akan di cover oleh APBD Kota Bogor.

“Kita menerima laporan data real dari wilayah, jika ada penambahan silahkan, kita akan menerimanya. Prosedur atau teknisnya di wilayah misal dari RT, RW ke Kelurahan kemudian ke Dinsos..Ketika ada warga yang belum terdata bisa mengajukan susulan karena nanti akan di verifikasi ulang. Intinya setiap yang menerima bantuan tidak bisa ganda atau dobel menerima bantuan,” tandasnya.

Untuk pendistribusian, bantuan secara tunai akan dilakukan melalui kantor POS. Teknisnya nanti kantor POS yang akan mendistribusikan ke RT atau RW, namun melihat situasi kondisi dilapangan, bantuan uang tunai akan langsung diberikan ke warga untuk menghindari kerumunan. Jika anggaran sudah turun, maka dengan segera akan di distribusikan. “Kita berharap pada tanggal 15 April sudah ada, bahkan sebelum tanggal 15 lebih baik. Bantuan dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 600 ribu per KK itu berbentuk uang tunai yang diberikan setiapnhari bulan selama 3 bulan,” pungkasnya.

(Red/Fix)

Related posts

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: