Berita Utama Daerah Kabupaten Bogor 

Soal BPPL, Patuh Hukum Bukan Berarti Harus Ribut Ribut

Cibinong | inibogor.com – Terkait informasi pemberitaan dari KWSC tanggal 27 Januari 2019 berjudul : “Penolakan BPPL bukan soal besaran, tetapi ketaatan terhadap hukum”, disikapi serius oleh warga Sentul City. Dwi, salah satu warga Sentul City yang beberapa hari sebelumnya menyampaikan hak pendapat dan aspirasinya  di beberapa media merasa perlu memberikan tanggapan terhadap pernyataan KWSC tersebut. Ia mengajak para warga  termasuk KWSC untuk bertukar pikiran dan berbagi pendapat demi kebaikan bersama.

Kesatu, Ia dan warga lainnya yang membayar BPPL tidak ada pernyataan menolak putusan pengadilan/Mahkamah Agung dalam perkara antara KWSC dan PT Sentul City. Coba dilihat tidak ada dalam pemberitaan kata-kata menolak.  Ia dan warga yang patuh membayar BPPL hanya menyatakan bukan bagian dari pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut dan merasa tidak diwakili oleh KWSC.

Sepengetahuan Dwi, dalam ketentuan UU Perumahan (rumah tapak/landed house) tidak ada suatu perkumpulan pun, suatu komite, suatu organisasi penghuni atau apapun namanya itu yang dibentuk warga /penghuni yang dapat mewakili seluruh warga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seperti KWSC, menurut hukum hanya mewakili para anggotanya saja yang telah mendaftar dan ia tidak tahu berapa banyak jumlah anggotanya.

Suatu perkumpulan atau persatuan penghuni/warga seperti itu saat ini hanya dikenal di hunian strata title/Rumah Susun, diatur oleh UU. Rumah Susun. Apabila kita tinggal di hunian Rumah Susun (misalnya apartemen), ada yang namanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) yang oleh UU. No 20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan PP No. 4 Tahun 1988 memang diberi legal standing sebagai badan hukum yang mewakili seluruh penghuni baik didalam maupun diluar Pengadilan.

“Bahkan PPPRS dapat menunjuk atau membentuk sendiri Badan pengelola untuk mengelola hunian rusun. Kalo itu sih sangat jelas dan otomatis mewakili penghuni/warganya termasuk apabila berperkara di Pengadilan, dan juga bisa mengelola sendiri hunian mereka,” kata Dwi kepada wartawan di Sentul City, Selasa (29/1/2019).

Kedua, mengenai istilah “iuran”, ia tidak pernah menyampaikan kata iuran, melainkan BPPL, itu sesuai singkatan katanya saja kan huruf B, artinya  ya Biaya, bukan iuran, bukan IPPL. Kata iuran mungkin hanya kesalahan redaksional /penulisan dalam  pemberitaan. Ia pun  tidak sependapat dengan pernyataan KWSC tentang pengertian  atau istilah Iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ada kata-kata /pengertian seperti itu.

“Kalau mengenai pengenaan PPN terhadap BPPL, itu bukan domain saya untuk mengkomentari, mungkin bisa dijawab saja oleh pihak PT SGC, namun Ia yakin kalo PT SGC mengenakan PPN pasti ada dasar hukumnya,” jelasnya.

Ketiga,  mengenai PPJB yang mengatur adanya kewajiban BPPL menurutnya masih berlaku walau sudah tandatangan AJB, karena PPJB untuk hunian seperti ini selain mengatur hak kewajiban sebelum AJB, mengatur pula  hak dan kewajiban pasca  pembayaran lunas atau AJB. Apalagi kalo banyak warga  yang belum AJB, lantas apa yang menjadi pegangan kita sebagai pembeli? apa hanya mau pegang kwitansi lunas saja? Oleh karena itu  PPJB  tidak serta merta menjadi batal atau tidak berlaku lagi,  setelah pembayaran lunas atau AJB ditandatangani, melainkan tetap mengikat para pihak, kecuali dibatalkan oleh kesepakatan Para Pihak.

Harusnya warga tahu semua perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai Undang- Undang bagi para pihak yang membuatnya, jadi PPJB sifatnya Lex Specialis. Menurutnya sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept) bahwa, “Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”. Ia juga menegaskan bahwa patuh hukum itu bukan berarti harus ribut ribut.

“Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena ada didalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik),” ujarnya.

Keempat, mengenai adanya pendapat sebelum serahterima PSU ke Pemda, maka  BBPL ditanggung 100% oleh pengembang,  dirinya punya pendapat lain. Andai dicermati pasal 25 Permendagri No. 9 Tahun 2009, ayat 1 dan 2 terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam ayat 1 dinyatakan pembiayaan PSU sebelum diserahkan ke Pemda menjadi tanggung jawab pihak pengembang. Dalam ayat 1 tersebut tidak disebutkan sumber pembiayaannya dari mana, hanya dinyatakan menjadi “tanggung jawab” pengembang, jadi kalimatnya bukan atas biaya pengembang atau dibiayai oleh pengembang, tapi  hanya ada Frasa “tanggung jawab” dan tidak diatur dari mana sumbernya. Jadi  sumber pembiayaan sangat relatif bisa dari mana saja, bisa biayanya pengembang pinjam ke bank, bisa pengembang dengan uang sendiri (apabila ada) atau bisa juga berasal dari BPPL, apalagi ada dasarnya di PPJB, disepakati ada BPPL.

Apakah dengan demikian pengenaan BBPL oleh Pengembang melanggar pasal 25 ayat 1?. Sedangkan di ayat 2 pasal 25 tersebut, sumber pembiayaan PSU tegas diatur, yaitu apabila PSU telah diserahterimakan ke Pemda, maka menjadi tanggung jawab Pemda yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, jadi jelas diatur tegas sumber pembiayaannya, hanya dari APBD tidak dari sumber lainnya.

Bahkan arti kata tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama sekali tidak mengacu kepada pengertian harus dibiayai atau dibayarkan, melainkan tanggung jawab berarti :  “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila ada apa-apa boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan dan sebagainya”.

Kelima,  ia dan warga yang patuh membayar BPPL tidak akan pernah mendukung pelanggaran hukum PT Sentul City (apabila ada).Ia hanya tidak mau kena imbas atau dampak gara-gara perkara antara PT Sentul City dengan KWSC, karena aset warga ada disini, saya tinggal disini, nama baik dan citra perumahan Sentul City itu milik semua warga, bukan milik pengembang.

Warga juga tidak pernah menyatakan menolak serah terima PSU dari Developer ke Pemda, tapi mengungkap kekhawatiran jangan sampai nanti PSU dan lingkungan di Sentul City tidak tertangani dengan baik, secara kuantitas dan kualitas. Warga berharap Pemda dapat tetap bekerjasama dengan pihak pengembang sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) dan (3) Permendagri No. 9 Tahun 2009, karena pihak pengembang jelas mempunyai kapabilitas, SOP, SDM profesional dan memiliki “cetak biru” dan data base kawasan Sentul City. Sehingga bukan RT atau RW yang membuka kerjasama dengan perusahaan, tapi Pemda selaku pemilik PSU  yang dapat membuka kerjasama dengan pihak- pihak yang dimaksud dalam pasal 22 Permendagri No. 9 Tahun 2009, karena PSU ini nanti kan menjadi aset Pemda, pemiliknya ya Pemda.

Terakhir, terhadap informasi KWSC adanya keputusan Pengadilan /Mahkamah Agung yang menyatakan  isi PPJB Sentul City tidak sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 09/KPTS/M/1995
TENTANG
PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH, maka menurut Dwi,  justru perkara gugat -menggugat yang dilakukan oleh PT Sentul City  kepada KWSC  dan juga gugatan balik dari KWSC kepada PT Sentul City yang perkaranya dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai Mahkamah Agung merupakan suatu kesalahan besar yang  tidak sesuai/melanggar  ketentuan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 09/KPTS/M/1995, karena dalam peraturan tersebut jelas mengatur secara absolut apabila ada sengketa atau perselisihan terkait dengan isi /ketentuan PPJB, misalnya masalah BPPL, maka tempat penyelesaiannya adalah hanya dapat dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bukan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri harusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugat menggugat tersebut (kompetensi Absolut sesuai pasal 118 HIR).

“Apabila ada pasal dalam PPJB yang menyatakan tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong, maka ketentuan itu juga bertentangan dengan Keputusan Menteri No. 9 tersebut atau dengan disidangkannya gugat menggugat perkara tersebut disitu, berarti membuktikan bahwa PPJB tersebut masih berlaku mengikat para pihak,” pungkasnya. (Red)

Related posts

Leave a Comment