Berita Utama Kota Bogor Nasional 

Terkendala Penolakan Supir, Rerouting Mandek

 

Bogor | Inibogor.com

Program rerouting yang didalamnya terdapat konversi angkot di TPK 4 sampai awal tahun 2019 masih belum ada kejelasan. Sejak mandek di tahun 2018, Dishub masih belum bisa memastikan kapan program Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang masuk kedalam enam skala prioritasnya akan berjalan.

Sebelumnya, beberapa angkot konversi dari badan hukum Kodjari sempat mengaspal, tetapi mendapatkan penolakan dari supir angkot, khususnya untuk supir yang berada di Ciawi.

Melalui Kabid Angkutan Dishub, Jimmy Hutapea, dia menyampaikan bahwa di awal tahun 2019 ini belum ada perkembangan, walaupun sudah melakukan beberapa kali mediasi tetapi berujung dengan jalan buntu “deadlock”.

“Kita terus upayakan dengan melakukan pendekatan dengan stakeholder terkait, kalo semua mendukung, kita coba dorong badan hukum yang siap untuk jalankan TPK4,” katanya, Senin (11/2/2019).

Walaupun sudah melakukan mediasi dengan Komisi III DPRD Kota Bogor antara badan hukum dan Dishub, nyatanya program yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan di Kota Bogor, tidak mampu dijalankan dengan baik oleh Dishub Kota Bogor sebagai pelaksana program.

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tinggal menunggu bulan saja, tetapi masih ada beberapa program dibawah kepemimpinan mereka yang belum tuntas, salah satunya adalah rerouting dan konversi angkot.

Usmar menyatakan bahwa program rerouting yang masuk dalam enam skala prioritas belum terlaksana dan sampai saat ini dan dia juga berharap program ini akan terus berjalan kedepannya saat berganti kepala daerah.

“Tahapannya kan semua harus terkondisi, mulai dari program Shift angkot, badan hukum angkot, non peremajaan angkot, rerouting angkot/trayek, angkutan trans pakuan, ini harus satu kesatuan program yg terintegrasi, baik sendiri-sendiri oleh Dishub dan atau bersama sama dengan PDJT,” katanya.

Ketegasan Dishub juga menjadi pertanyaan terkait mandeknya program karena adanya penolakan dari supir angkot di Ciawi, sedangkan untuk kemajuan Kota Bogor, aksesibilitas sangat dibutuhkan agar pendistribusian dapat berjalan lancar tanpa terkendala kemacetan. Usmar juga menjelaskan ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah tersebut tanpa bergantung dengan program konversi yang mangkrak.

“Upayanya paket infrastruktur yg harus dikerjakan pusat, propinsi maupun kota, seperti pelebaran jembatan otista, fly over Martadinata, BORR seksi 3A dan perbaikan-perbaikan badan jalan dan rekayasa lalin lainnya,” tegasnya.

(Dil)

Related posts

Leave a Comment