Berita Utama Daerah Kabupaten Bogor 

Warga Sentul City Bertemu DPRD Bahas Soal Ombudsman dan Putusan MA

Cibinong | inibogor.com

Pertemuan dilakukan antara DPRD Kabupaten Bogor dengan warga Sentul City yang tergabung dalam Paguyuban Warga Sentul City (PWSC) Cinta Damai, para stakeholder diantaranya PDAM Tirta Kahuripan dan lainnya, untuk membahas berbagai persoalan di Sentul City, salah satunya kaitan polemik pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sentul City yang hingga saat ini belum menemui titik terang.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin mengatakan, pertimbangan keputusan pengelolaan SPAM Sentul City akan dirapatkan dalam pertemuan berikutnya di tataran pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran Putusan MA yang mengatur pengelolaan SPAM masih harus dikaji lebih dalam.

“Di satu sisi kita harus mengikuti aturan apalagi putusan tertinggi, putusan MA. Nanti akan ada lagi rapat di pemda dan kita sinkronkan dulu ini bagaimana baiknya,” kata Yuyud usai memimpin auidiensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor.

Yuyud pun mengaku DPRD Kabupaten Bogor akan menjadwalkan pertemuan dengan Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengadukan polemik SPAM, untuk melakukan negosiasi perihal pengelolaan SPAM di Sentul City ini.

“Kita akan negosiasi, karena bagaimana mungkin penegakkan hukum malah memberikan dampak tidak baik kepada hak masyarakat. Harusnya tidak begitu, berarti ada yang salah,” ungkap Yuyud.

Dalam keputusan MA No.463 K/TUN/2018 tersebut dikatakan bahwa pengelolaan SPAM larang dilakukan oleh swasta dan harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam hal ini Perusahaa Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.


“Tapi kalau dikelola oleh BUMD akan ada masa transisi yang dijalani karena ada peralihan. Lalu belum tentu juga langsung disetujui oleh Sentul City karena ada sebagian aset mereka dalam SPAM ini sepanjang 5,7 kilometer,” kata Yuyud.

Hal lain, jika pengelolaan ini diambil alih oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, potensi keterlambatan pasokan air sangat rentan terjadi. Yuyud menyebut harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan stakeholder berkaitan.

“Yang penting adalah semangat bersama bahwa tidak boleh ada satu detik pun keterlambatan pasokan air. Kita nanti bentuk tim kecil untuk mengawal hal ini bersama,” ucap Politisi PPP itu.

Terpisah, Jubir PT Sentul City Alfian Mujani mengatakan, putusan MA tersebut tidak serta merta bisa dilakukan karena banyak teknis yang mesti diselesaikan terlebih dahulu.

“Mulai dari Sumber Daya Alamnya dan kesiapan administrasinya. Karena tidak mungkin bisa dieksekusi secepatnya. Dan tidak bisa dilaksanakan dalam satu, dua bulan,” kata Alfian.

Selain itu, dia juga mengaku ada beberapa kendala yang dibahas dan dihadapi yang menjadi pertimbangan baik pemerintah daerah maupun PT.Sentul City. “Pertama masalah teknisnya, lalu kesiapan PDAM nya. Pelanggan di Sentul juga banyak sekitar 6.300 KK, ini perlu penanganan khusus. Ini gak sederhana, termasuk pipa sepanjang 5,7 kilometer diluar site plan. Ini masih didiskusikan,” ungkap Alfian. (Fik)

Related posts

Leave a Comment